Rolan Sihombing Dan Beranda Mimpinya

Memimpikan Esok Yang Lebih Baik Daripada Hari Ini…

KESALEHAN SOSIAL SEBAGAI IDENTITAS SPIRITUALITAS KRISTIANI DI ERA POST-MODERN

leave a comment »

Tulisan ini sudah diterbitkan dalam Jurnal Transformasi Vol. 5 Edisi 1 Februari 2009

Beragama Tanpa Kesalehan Sosial

Yonky Karman dalam tulisannya yang bertajuk “Rubuhnya Kesalehan Sosial”—yang telah dimuat di Harian Kompas pada tanggal 14 Juni 2007—mengutip sebuah cerita pendek karya A.A. Navis, “Robohnya Surau Kami” (1955). Cerita pendek tersebut mengisahkan seorang pria religius bernama Saleh. Sesuai dengan namanya, Saleh adalah orang yang taat menjalankan ritual keagamaannya. Namun alangkah terkejutnya Saleh ketika Tuhan menjatuhkan vonis untuknya hukuman api abadi di neraka. Lebih mengherankan lagi, ternyata Tuhan pun menjatuhkan vonis yang sama kepada orang yang diketahui Saleh lebih taat menjalankan ritual keagamaannya. Merasa diperlakukan tidak adil, Saleh dan beberapa orang yang mendapatkan vonis neraka pun mencoba mempertanyakan alasan Tuhan. Jawaban Tuhan kepada Saleh merupakan dasar tulisan ini, yaitu kesalehan yang sesungguhnya tidak hanya berhenti pada kesalehan ritual individualistik, tetapi juga harus diperluas pada kemaslahatan orang banyak.

Melalui cerita pendeknya itu, A.A. Navis sedang menggugat kesalehan ritual seorang Muslim yang ukurannya selama ini ditentukan berdasarkan seberapa taat seseorang menjalankan salat lima waktu, seberapa panjang zikir-zikir sesudah salat, dan seberapa sering salat sunat ia lakukan. Ukuran tersebut tidak jauh berbeda dengan ukuran yang digunakan untuk seorang Kristen yaitu seberapa intensifnya ia bergereja, seberapa banyaknya ia terlibat dalam pelayanan gerejawi, seberapa rajinnya ia membaca Alkitab, seberapa khusyuknya ia berdoa, dan seberapa rajinnya ia memberikan persembahan.[1] Saleh yang ternyata di mata Tuhan tidak saleh, terpaksa menerima panasnya api neraka karena ia terlalu sibuk mementingkan dirinya sendiri. Saking khusyuknya ia beribadah, Saleh lupa bekerja dan mengelola kekayaan alam yang diberikan Tuhan. Hingga orang terdekatnya sekalipun—istri dan anaknya—tidak mendapatkan manfaat yang berarti dari keberagamaan Saleh. Pada saat yang bersamaan anak dan istrinya yang semestinya diperhatikan tetap terbiarkan hidup dalam kemelaratan.

Saleh merupakan figur yang tepat untuk menggambarkan bagaimana manusia modern telah menepi dari pusat spiritualitas yang sesungguhnya.[2] Meski mereka beragama dan bahkan menjalankan ritual keagamaanya dengan kekhusyukan yang tak terbantahkan, mereka melupakan bahwa agama tidak hanya hadir sebagai pengalaman personal dan untuk kebutuhan personal. Kesalehan yang relevan adalah ketika keberagamaan diregangkan hingga batas luar dari kehidupan seorang manusia, yang dimulai dari sesamanya, komunitasnya, dan bahkan bangsanya. Jika mengacu kepada hal tersebut, Saleh jelas gagal karena ia hanya saleh secara personal; dan ditambah kesalehan personalnya tersebut hanya dibangun di atas ketakutan pada konsekuensi doktrinal dan peraturan agamawi. Saleh lupa bahwa sebagai individu ia pun merupakan unit terkecil dari kelompok-kelompok individu yang lebih luas, yaitu masyarakat.

Sesungguhnya kesalehan merupakan sebuah cerminan dari sebuah penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam agama formal. Emile Durkheim dalam bukunya yang bertajuk “Elementary Forms of Religious Life” mengatakan agama adalah sistem keyakinan dan praktik-praktik keagamaan terpadu mengenai hal-hal yang suci, yakni yang terpisah dan tabu—keyakinan dan praktik-praktik keagamaan yang mengumpulkan para penganutnya dalam komunitas moral yang disebut Gereja (Comte, 2007:6-7). Terlepas dari beberapa hal dalam definisi tersebut yang masih dapat diperdebatkan—misalnya yang suci bukan hanya tabu dan terpisah, namun juga dipuja; atau komunitas orang beriman pun tidak selalu harus ada di Gereja—namun definisi Durkheim yang terpusat di seputar gagasan kesucian dan komunitas dapat menuntun kepada asumsi bahwa agama semestinya tidak hanya berkutat dalam masalah kesucian individual tetapi juga seharusnya diperluas pada kebajikan komunitas atau kemaslahatan publik.[3]

Salah satu contoh kongkrit dari keberagamaan atau spiritualitas tanpa kesalehan sosial adalah maraknya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik Republik ini—dari besan presiden, akademisi senior, jawara kampung, hingga pemuka agama. Pejabat-pejabat terhormat yang mendapatkan jabatan dan fasilitas karena dipercayai rakyat, justru mengkhianati kepercayaan tersebut dan memperkaya diri sendiri dengan uang rakyat. Terkait dengan tren baru para pejabat negeri ini yang memuncaki karirnya dengan duduk di kursi pesakitan, sebuah lelucon pernah beredar jika pada era Soeharto para pejabat publik biasanya melakukan korupsi di “bawah meja” atau sembunyi-sembunyi, maka saat ini korupsi dilakukan di “atas meja”—bahkan transaksi ini pun acapkali terjadi terang-terangan di ruang publik seperti pusat-pusat perbelanjaan, café, dan lobby hotel. Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta beberapa tahun lalu menunjukkan fakta keberagamaan yang kian memperihatinkan. Korupsi semakin merajalela justru tatkala masyarakat semakin religius dan semakin taat secara ritual-formal keagamaan.[4]

Contoh keberagamaan atau spiritualitas tanpa kesalehan sosial juga diperlihatkan lewat tindakan pemborosan uang untuk pembangunan tempat ibadah. Yang menjadikan kegiatan tersebut tidak saleh adalah ketika pembangunan itu dilakukan di tengah kondisi perekonomian umat yang memprihatinkan. Sebagai contoh pada Februari 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan enam proyek milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Salah satu dari proyek tersebut adalah pembangunan tempat ibadah yang dibangun dengan biaya Rp 550 milyar. Dana sebesar itu menyedot 13% dari total anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD 2007 dengan jumlah Rp 4,258 triliun. Sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan pengalokasian dana untuk tiga proyek bendungan pengendali banjir yang hanya bernilai Rp 86,916 miliar. Komentar serius Wapres saat itu, “Paling yang hadir untuk bersembahyang pagi hanya 30 orang, tetapi bangunannya setengah triliun.” Yongky Karman dalam artikel yang sudah disebut di atas, menyatakan sangat disayangkan jika potensi ekonomi umat hanya diinvestasikan untuk bangunan yang tersusun dari batu-batu mati, bukan batu-batu hidup, yakni umat yang saleh. “Demi kemuliaan Tuhan” pembangunan tempat ibadah semegah mungkin dirasa mendesak dan dibutuhkan.

Sementara pada saat yang bersamaan di tengah umat dan juga di sekitar tempat ibadah, masih banyak masyarakat pra-sejahtera yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Tentu dana sebesar itu semestinya akan jauh lebih bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan umat, penyelamatan pendidikan anak-anak yang terancam putus sekolah, memperbaiki gedung-gedung sekolah yang roboh, membangun sekolah kejuruan, memberikan pembekalan kepada masyarakat miskin melalui pemberian keterampilan hidup mandiri, atau pula sebagai pinjaman lunak untuk memulai usaha kecil.

Selain contoh-contoh di atas, bentuk keberagamaan tanpa kesalehan sosial yang juga kerap kali terjadi adalah tindak kekerasan berjubahkan agama. Perang atas nama Tuhan seperti yang terjadi pada sejarah kelam masa lalu yang bernama Perang Salib. Pembunuhan atas nama pemurnian doktrin agama seperti yang terjadi pada masa Inkuisisi. Pembiaran oleh Gereja Katolik Jerman atas kegandrungan Hitler menghabisi nyawa orang-orang Yahudi di Eropa. Pembunuhan dan pemerkosaan wanita-wanita Muslim di Bosnia yang dilakukan oleh tentara-tentara Kristen Serbia, dan sebaliknya pembunuhan warga Kristen Serbia yang dilakukan oleh tentara-tentara Muslim Bosnia. Ini pun terjadi di Indonesia ketika Maluku diluluhlantakkan oleh api kebencian antar umat beragama. Pela gandong yang telah menjadi semangat kebersamaan masyarakat Maluku selama bertahun-tahun, berhasil dihancurkan dalam sekejap lewat penyerangan dan pembunuhan silih berganti beratasnamakan agama.

Contoh termutakhir dari perang atas nama Tuhan di awal abad ini adalah ketika suara Tuhan dijadikan salah satu alasan oleh mantan presiden AS George W. Bush untuk menyerang Afganistan dan memerangi Irak. Pada 23 Juni 2003, sebuah harian terkemuka di Israel, Haaretz, melansir perkataan George W. Bush terkait dengan penyerangan Irak.[5]

“Tuhan memberitahuku untuk menghancurkan Al-Qaidah dan aku sudah menghancurkan mereka, dan kemudian Tuhan juga menyuruhku untuk menghancurkan Saddam seperti yang telah aku lakukan. Dan saat ini aku juga ditunjukNya untuk menyelesaikan masalah-masalah Timur Tengah.”

Colin Powell, mantan Menlu dalam kabinet Bush, pada Februari 2003 dengan percaya diri mempresentasikan di hadapan Dewan Keamanan PBB, bahwa sepasang truk trailer yang dirancang untuk membuat senjata kimia telah ditemukan di Irak. Pernyataan Powell yang saat itu memang tidak berhasil membujuk Dewan Keamanan PBB untuk mendukung rencana perang Bush, namun membantu mempengaruhi pendapat publik Amerika Serikat. Akhirnya, dengan dukungan publik, khususnya parlemen, ditambah pula semangat yang sudah bergelora untuk segera melakukan invasi ke Irak; tanpa meminta izin Dewan Keamanan PBB, Bush memulai perang Irak jilid dua pada 20 Maret 2003. Tetapi selang satu tahun kemudian, yaitu pada 2 Maret 2004, Colin Powell mengejutkan publik dengan memberikan pengakuan terbuka bahwa informasi mengenai truk trailer itu tampaknya tidak valid dan solid.[6] Pengakuan ini tak ubahnya garam yang ditaburkan pada luka yang menganga lebar karena setelah puluhan ribu nyawa tewas—termasuk anak-anak dan wanita—dan pelbagai luka sosial lainnya membekas di hati masyarakat Irak, Amerika Serikat—diwakili Powell—menyadari keputusan berperang merupakan sebuah kebodohan. Sayangnya, Bush masih bersikeras bahwa perang Irak itu diperlukan; bahkan dapat membantu perekonomian AS melalui jumlah tenaga kerja yang terserap di industri militer. [7]

Perang ini akhirnya menjadi bumerang bagi Bush dan menjadi pil pahit yang harus ditelan penduduk AS, dan masyarakat dunia pula. Biaya perang yang kemudian ditalangi dengan kucuran likuiditas, regulasi yang longgar terhadap penyaluran kredit, dan suku bunga rendah, pada akhirnya benar-benar merontokkan perekonomian AS. Dana yang dikeluarkan untuk membiayai perang Afganistan dan Irak sebesar US$150 juta per hari. Utang luar negeri AS saat ini mencapai US$ 9 triliun. Aset dalam negeri AS saat ini terkuras US$ 16 milyar per bulan. Angka pengangguran dari Desember 2006-Desember 2007 meningkat tajam sebesar 13,6 %. Sejumlah 65% penduduk AS pun saat ini mengalami kemerosotan dalam jumlah kekayaan yang dimilikinya, dan bahkan sebagian besar terancam kehilangan rumah.

Tidak pantas rasanya jika perang yang kemungkinan besar didorong oleh keserakahan untuk menguasai urat-urat minyak Irak; belum lagi ditambah fakta bahwa perang ini dipicu oleh pengamatan intelegen amatiran yang validitasnya patut dipertanyakan—dinyatakan sebagai kehendak Tuhan. Perang ini pun sekarang sudah menjadi aib yang memalukan bagi penduduk Amerika Serikat. Banyak yang merasa perang Irak adalah kesalahan besar, dan pemerintahan Bush sepertinya sengaja membiarkan rakyat mendapat informasi yang salah, dan dibiarkan larut dalam kebingungan. [8] Perang Irak juga akhirnya dianggap sebagai biang kekacauan krisis finansial di Amerika Serikat. Inilah bahayanya beragama tanpa kesalehan sosial. Bukannya kemaslahatan publik yang diupayakan, justru penderitaan orang banyak yang didapatkan.

Spiritualitas Dan Masyarakat Modern

Yang menjadi pertanyaan mengapa seseorang bisa beragama dan taat pada peraturan agamanya, sementara pada saat yang bersamaan yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian terhadap sesama manusia? Mengapa sebuah keberagamaan bisa hanya berorientasi pada kesalehan individual dan tidak disertai dengan kesalehan sosial? Alih-alih membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, justru tindakan orang-orang yang mengaku beragama tersebut menimbulkan kerugian sosial, konflik sosial, dan bahkan luka dan trauma sosial yang mengangga lebar.

Di sinilah letak kegagalan spiritualitas yang dirasuki cara pandang dunia modern yang berorientasi pada individualisme. Bisa dikatakan semua pemikir modernitas menekankan individualisme sebagai pusatnya. Secara filosofis, individualisme memiliki arti sebagai suatu penolakan bahwa diri pribadi manusia secara internal berhubungan dengan hal-hal lain; bahwa setiap individu manusia sangat ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain, dengan lembaga, dengan alam, dengan masa lalunya, atau mungkin dengan suatu Pencipta Ilahi. Descartes mengungkapkan individualisme ini dengan jelas sekali dalam definisinya tentang substansi—dimana jiwa manusia menjadi contohnya yang paling utama—yang untuk menjadi dirinya tidak memerlukan apa pun selain dirinya sendiri (Griffin, 2005:17).

Mengapa pemahaman individualistik tentang pribadi manusia diterima orang dalam modernitas awal? Beberapa pemikir melihatnya sebagai hasil akhir kombinasi antara kecenderungan manusia untuk memahami diri sendiri melalui analogi dengan suatu realitas ilahi, dan pengertian tentang keilahian sebagai suatu makhluk yang sepenuhnya independen dan kebal terhadap penderitaan. Para pemikir lain menganggap perkembangan individualisme sebagai akibat pengaruh Kekristenan yang berlangsung selama berabad-abad, dimana pada periode tersebut gagasan klasik tentang Tuhan yang sepenuhnya independen secara partikular tidak dimasukkan.

Apapun penjelasannya, modernitas menyangkut pergeseran dari pemahaman diri komunal ke pemahaman diri individualistik. Modernitas tidak melihat masyarakat atau komunitas sebagai yang utama, dengan “individu” (yang sebagian saja otonom) sebagai produknya, melainkan menganggap masyarakat hanya sebagai kumpulan individu-individu bebas yang secara sukarela bergabung demi tujuan-tujuan tertentu. Penekanannya, sekaligus juga cita-citanya, adalah kebebasan dasariah seseorang terhadap yang lain.

Dari sudut pandang sosiologis, individualisme terutama berarti penghancuran komunitas dan institusi organik yang kecil dan intim dalam satu proses sentralisasi. Pergerakan ini merupakan transisi dari komunitas (Gemeinschaft) ke masyarakat agregatif (Gesselschaft). Pergerakan ini juga disebut sebagai transisi dari masyarakat yang berdasar pada adat istiadat kepada masyarakat yang didasarkan pada kontrak; atau dari masyarakat yang didasarkan tradisi ke masyarakat yang didasarkan pada perhitungan rasional. Intinya adalah bahwa sebagian besar struktur yang di dalamnya manusia telah memiliki hubungan intim, face to face, dan yang telah menjawab sebagian besar masalah manusia, kini dihancurkan atau dilemahkan sehingga hubungan-hubungan sosial antar individu menjadi semakin terbatas pada kelompok-kelompok impersonal yang besar—pabrik besar, ekonomi besar, kota besar, negara besar, bahkan gereja besar atau mega church—yang sebenarnya hanya melibatkan sekelumit kecil dari kehidupan seseorang saja. Jadi modernitas pada akhirnya hanya menghasilkan dikotomisasi baru kehidupan sosial, yaitu antara struktur-struktur besar dan kehidupan pribadi. Peter Berger (Griffin, 2005:25) mengungkapkan efek transisi dari komunitas ke masyarakat impersonal terhadap spiritualitas modern:

“Komunitas bersifat nyata dan merangkul tiap orang; entah baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, individu jarang—meskipun pernah terjadi—hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sebaliknya modernitas dicirikan oleh ketiadaan tempat berteduh. Kekuatan modernisasi turun seperti palu baja raksasa yang menghantam semua lembaga komunal yang lama seperti klan, desa, suku, dan wilayah. Tidak mengherankan jika transformasi ini menghasilkan kekecewaan yang mendalam.”[9]

Jika dikaitkan dengan dimensi ekonomi, individualisme dianggap sebagai suatu landasan yang bisa diterima. Diizinkannya kepentingan diri untuk bergerak leluasa dalam pasar tanpa kendali moralitas, pada mulanya diberi pembenaran secara moral bahwa sistem ekonomi yang didasarkan pada kepentingan individu pada umumnya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan sistem yang didasarkan pada perilaku moral individu. Dan bahkan kemudian dalam tahap modernitas selanjutnya, kepentingan diri sebagai suatu prinsip berjalannya kehidupan, semakin diperluas ke pelbagai dimensi kehidupan. Sehingga tidak mengherankan jika para penganut demokrasi kapitalistis seperti Daniel Bell pun mengkhawatirkan jika spiritualitas modern tidak hanya berpotensi menghancurkan individu, tetapi juga menghancurkan masyarakat modern itu pula.[10]

Kekhawatiran Bell dalam hal ini bukan tanpa alasan. Modernisme dalam kaitannya dengan materialisme, menyebabkan semangat ekonomisme begitu kental merasuki masyarakat modern. Hubungan antara manusia dan benda, yaitu kebutuhan material, adalah yang primer; sedangkan hubungan antarmanusia, yaitu masyarakat, adalah yang sekunder. Ini berarti bahwa masyarakat modern berada di bawah ekonomi, bukan sebaliknya. Jadi, mereka hanya berpusat pada perolehan, kekayaan, kemakmuran material dan mengganggap itu semua sebagai inti kehidupan sosial.

Ditempatkannya hubungan antarmanusia sebagai sesuatu yang sekunder dan kekayaan dianggap sebagai inti kehidupan sosial, mengakibatkan masyarakat modern menjadi dingin, cuek, dan tidak memiliki empati terhadap kesukaran sesamanya. Kepedulian sosial hanya menjadi isu yang hangat ketika ada maksud dan tujuan tertentu yang ingin didapat. Seperti menolong fakir miskin pada waktu-waktu tertentu lebih berpahala ketimbang hari-hari biasa. Terlebih pada saat memasuki masa kampanye, baik Pemilu maupun Pilkada, maka seperti jamur di musim hujan janji-janji kemaslahatan publik santer terdengar di mana-mana. Atau yang lebih parah mengunjungi jemaat miskin hanya dilakukan ketika ada mega proyek yang hendak dilaksanakan untuk memaksimalkan perolehan dana. Artinya kepedulian sosial memang tergantung musim, entah itu musim Pemilu, ataupun musim ibadah—atau bahkan musim pembangunan.

Akibat lain dari anggapan bahwa hubungan antarmanusia merupakan hal sekunder dan kekayaan dianggap sebagai inti kehidupan sosial, masyarakat pun diklasifikasikan dalam pelbagai kelas-kelas sosial yang ditentukan melalui ukuran pendapatan per kapita. Orang kaya boleh menjadi pengambil keputusan dalam komunitas, sedangkan orang miskin dilarang bicara—bahkan dilarang sakit! Orang kaya pasti dianggap sosok kunci yang berpengaruh yang jika tidak diberikan posisi kepemimpinan, dikhawatirkan akan terbang ke komunitas lain; sedangkan orang miskin jika perlu disingkirkan saja karena bukan merupakan sebuah aset, melainkan beban atau liability. Modernitas menyebabkan manusia yang berada pada kasta tertinggi memandang manusia yang berada dalam kasta lebih rendah sebagai resources yang dapat dipakai untuk kepentingannya, dan bukannya untuk dipedulikan. Ini senada dengan ideologi Darwinisme Sosial yang memberi argumen moral untuk imoralitas ini dengan mengatakan bahwa ras manusia hanya bisa dibuat lebih baik melalui suatu sistem individualisme kompetitif, yang di dalamnya mereka yang tidak mampu bertahan dibiarkan mati atau dijadikan budak. Might makes right, atau yang kuat adalah yang benar. Itulah slogan orang-orang modern.

Jika modernitas dengan pola pandangnya yang individualistis dan materialistis—sehingga menyebabkan kentalnya semangat kapitalisme merasuk pada orang-orang modern—bagaimana pola spiritualitas pada postmodern? Dapatkah secara filosofis dan sosiologis, era postmodern dapat mendorong umat beragama untuk gencar membawa kemaslahatan publik?

Spiritualitas dan Masyarakat Postmodern

Dengan ditempatkannya individualisme sebagai pusat dalam spiritualitas dan masyarakat modern, tentu saja tidak ada aspek spiritualitas postmodern yang lebih diunggulkan selain realitas hubungan-hubungan internal. Bertolakbelakang dengan pandangan modern yang beranggapan bahwa hubungan dengan orang lain dan dengan benda-benda lain dianggap bersifat eksternal, kebetulan, dan turunan; maka para pemikir postmodern menggambarkan hubungan-hubungan ini sebagai yang bersifat internal, esensial, dan konstitutif. Seorang individu tidaklah pertama-tama muncul sebagai suatu maujud yang sudah penuh dan baru kemudian—dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya—berinteraksi secara superfisial dengan makhluk-makhluk lain yang tidak mempengaruhi esensinya. Justru sebaliknya, hubungan seseorang dengan tubuhnya, lingkungan alamnya yang lebih besar, keluarganya, dan kulturnya membentuk atau bersifat konstitutif terhadap identitas individu itu (Griffin, 2005:32).

Aspek kedua spiritualitas postmodern adalah organisisme, yang secara serentak mentransendensikan dualisme dan materialisme modern. Tidak seperti kaum modern yang dualistik, kaum postmodern tidak merasa seperti makhluk asing yang hidup dalam alam yang jahat dan tidak peduli, melainkan merasa “betah” hidup di dunia dan memiliki rasa persaudaraan dengan spesies-spesies lain yang dipandang memiliki pengalaman, nilai, dan tujuan mereka sendiri. Dengan rasa “betah” dan persaudaraan ini, keinginan kaum modern untuk menguasai dan memiliki digantikan dengan spiritualitas postmodern yang menikmati kegembiraan dalam kebersamaan dan keinginan untuk membiarkan yang lain sebagaimana adanya.

Pemahaman postmodern akan rasa ke-satu-an dengan alam ini sangat berbeda dengan pemahaman modernitas materialistis, yang di dalamnya kesatuan itu sama dengan reduksionisme yang deterministik dan relativistik. Karena kebebasan dianggap ada pada semua individu di alam dalam semua tataran, maka pengakuan bahwa pikiran atau jiwa manusia sepenuhnya alamiah tidak mengimplikasikan karakter ilusif dari kebebasannya yang tampak itu. Spiritualitas postmodern mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menentukan dirinya, yang bisa dipakainya demi kebaikan atau kejahatan. Karena di seluruh alam terlihat adanya berbagai tingkat pengalaman-nilai yang berbeda-beda, penolakan bahwa manusia itu adalah tuan segala ciptaan yang bisa memanfaatkan semua makhluk lainnya, tidak berarti bahwa manusia tidak bernilai secara intrinsik daripada seekor ngengat. Oleh sebab itu, pandangan postmodern menyarankan suatu spiritualitas yang di dalamnya perhatian pada ekologi digabungkan dengan perhatian khusus pada kesejahteraan manusia.

Karena organisme ini, yang di dalamnya diri pribadi manusia dianggap sejajar dengan semua individu lain di alam, wajar bila para pemikir postmodern mencari dukungan dari sains postmodern untuk memahami diri. Sebagai contoh bila spiritualitas modern didasarkan atas fisika atomistik—yang memandang bahwa komponen-komponen dasar alam hanya berhubungan secara eksternal dengan lingkungannya—maka para pendukung postmodern mengacu pada ekologi dan fisika kuantum untuk menggarisbawahi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dibentuk oleh hubungan-hubungan internal, seluruhnya.

Aspek lain yang penting dalam spiritualitas postmodern adalah bahwa spiritualitas postmodern memiliki hubungan yang baru dengan waktu, yaitu dengan masa lalu dan masa depan. Pemikir postmodern meyakini pengalaman masa lalu—dalam arti tertentu dan hingga batas tertentu—pengalaman masa kini merangkum seluruh masa lalu. Sesungguhnya setiap individu adalah penyingkapan masa lalu dan reaksi masa kininya terhadap masa lalu itu. Dengan kata lain, seseorang itu mengejawantahkan banyak kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama.

Dan selain menghargai masa lalu, spritualitas postmodern juga memiliki landasan untuk memperhatikan masa depan. Karena masa depan tidak dipikirkan sebagai yang berhubungan secara internal dengan masa kini, maka self-interest rasional seorang individu dianggap tidak menjangkau keluar masa hidupnya. Pemikiran postmodern sepakat masa depan tidak memiliki hubungan internal dengan masa kini, berbeda dengan kaitan antara masa kini dan masa lalu. Akan tetapi sudah terangkum di masa kini bahwa masa depan itu akan ada, dan masa depan itu tumbuh dari masa kini dengan menyertakan kontribusi-kontribusinya.

Terkait demi minat akan masa depan, pemikir postmodern juga menyatakan bahwa manusia secara internal terbentuk oleh manusia dengan keilahian. Manusia dapat mempedulikan masa depan dunia karena terdapat realitas ilahi yang ada selamanya. Meski para pemikir postmodernis konstruktif mengungkapkannya dalam pelbagai nuansa, sebagian besar menerima suatu pandangan yang bisa disebut panenteisme naturalistik yang menganggap bahwa keilahian ada dalam dunia dan dunia ada dalam keilahian. Bentuk dunia yang dihasilkan oleh pandangan ini tidak dihasilkan oleh kreativitas sepihak dari yang ilahi ataupun dari makhluk ciptaan, melainkan dari kokreativitas mereka bersama.

Penekanan pada hubungan internal mengakibatkan spiritualitas postmodern berusaha mengatasi individualisme sosial. Pola masyarakat postmodern bersifat komunal atau komunitarian, yakni menekankan bahwa kebijakan sosial harus diarahkan kepada pelestarian dan penciptaan kembali pelbagai bentuk komunitas lokal. Komunitas-komunitas lokal tersebut dapat berupa suatu masyarakat maupun antarmasyarakat, yang digerakkan oleh agama sebagai sumber potensialnya. Secara khas kaum postmodern menerima suatu masyarakat agama yang pluralistis, dan berharap bahwa pelbagai agama tradisional akan mengakui kesamaan masing-masing dan juga saling mentransformasikan diri dengan menyesuaikan nilai-nilai dan kebenaran dari partikularitas masing-masing.

Tema besar dalam masyarakat postmodern yang lainnya adalah bahwa agar terwujud suatu masyarakat yang sehat dan berkesinambungan, maka kehidupan publik harus mencerminkan nilai-nilai religius. Keyakinan ini mensyaratkan keyakinan-keyakinan yang sudah ada sebelumnya bahwa kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai moral, dan bahwa moralitas itu pada akhirnya berakar dalam visi religius. Ini berarti penolakan terhadap asumsi modern bahwa moralitas itu bisa bersifat otonom.

Masyarakat postmodern juga merupakan tatanan masyarakat dimana era materialistis ditolak. Pada era postmodern bilamana uang dan benda-benda material tidak lagi merupakan agama, kekayaan ekonomis tidak lagi merupakan syarat status sosial, dan bilamana pemahaman bahwa sampai taraf tertentu kekayaan ekonomis tidak akan meningkatkan kebahagiaan, maka pergerakan ke arah keadilan global akan semakin dimungkinkan dimana semua orang memiliki jaminan ekonomis minimal untuk menjalani hidup yang sehat dan kreatif.

Patut dicatat bahwa gagasan untuk bergerak maju memasuki spiritualitas masyarakat postmodern bukan dikarenakan oleh perasaan takut akan bahaya modernitas lalu lari kembali ke bentuk kehidupan pramodern. Modernitas dalam beberapa aspek pun menyiapkan kebaikan untuk kehidupan postmodern di masa yang akan datang. Hal-hal yang baik itu antara lain idealisme tentang komunitas, kebebasan, dan persamaan.

Permasalahannya individualisme yang menolak keterhubungan internal dengan masa lalu, dengan bumi pertiwi, dan dengan sesama, justru memiliki daya rusak komunitas daripada mengembangkannya. Sebagai contoh, dunia modern telah melakukan banyak hal baik demi kebebasan maupun; tetapi tidak sebagai kombinasi karena masing-masing individu dipahami sebagai antitesis satu sama lain. Sedangkan kepekaan postmodernitas—yang mengakui adanya hubungan-hubungan internal—tidak menganggap kebebasan, persamaan, dan persaudaraan sebagai bertentangan satu sama lain sehingga harus diperlakukan dengan prinsip tukar-menukar; melainkan sebagai ideal-ideal yang saling mendukung.

Singkatnya kebebasan dalam modernitas yang direalisasikan dalam demokrasi kapitalis memang nyata, namun tidak seideal yang dicanangkan secara meluas, dan ini sebagian besar karena kebebasan yang diprioritaskan untuk kebebasan kaum kaya dalam melindungi dan memperbanyak kekayaan mereka. Akibatnya tata dunia kapitalis justru menyebabkan suatu kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin. Lebih jauh lagi, karena dalam masyarakat kapitalis pada pokoknya uang memiliki fungsi status dan kekuasaan, maka kesenjangan kekayaan berarti juga kesenjangan dalam hampir semua dimensi kehidupan lainnya, termasuk juga dimensi yang banyak disinggung-singgung yaitu “kesempatan.” Dan sudah barang tentu sangat mustahil untuk mencapai persamaan kesempatan apabila terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam hal kekayaan, status, dan kekayaan.

Kesalehan Sosial Sebagai Jatidiri Sprititualitas Kristiani di Era Postmodern

Dikembalikannya komunitas lokal sebagai pola masyarakat postmodern, merupakan pengembalian tradisi masyarakat pramodern yang sebenarnya sudah berlangsung. Penghargaan komunitas lokal ini dapat ditemukan secara mula-mula pada pola ibadah masyarakat Israel. Seperti diketahui, hubungan manusia dengan Yahweh terefleksikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi perorangan maupun dimensi kemasyarakatan. Dimensi perorangan ini terwujud dalam kenabian dan dalam hubungan Allah dengan individu-individu. Sedang dimensi kemasyarakatan terwujud dalam kultus sebagai ibadah keluarga dan ibadah masyarakat.

Yang menarik adalah bahwa tidak mungkin membicarakan Israel sebagai suatu bangsa tanpa sekaligus memikirkan agama Israel. Landasan bangsa ini ialah justru hubungannya dengan Yahweh dimana Israel menjadi suatu masyarakat yang berdasarkan ikatan agama, lebih daripada ikatan darah. Bangsa Israel sadar bahwa mereka keturunan dari nenek moyang yang sama, tetapi hubungan dasar antara orang Israel yang satu dengan yang lain tidak disebut dengan istilah “saudara,” melainkan dengan istilah “rea” (tetangga atau sesama). Satu kata kunci, baik dalam konteks religius ialah khesed (ikatan persekutuan). Bahkan baik pada taraf perorangan maupun pada taraf masyarakat, hubungan agamani di Israel dapat digambarkan dengan istilah “kasih.” Persaudaraan antara mereka yang diikat dengan Yahweh, mengandung konsekuensi-konsekuensi yang radikal dalam bidang etis. Seorang beriman mempunyai kewajiban terhadap sesamanya, bahkan terhadap budak, penumpang (gér), dan daerah lain (Vriezen, 2001:67).

Konsep ini pun diteruskan dalam kehidupan jemaat Kristen mula-mula. Serupa dengan pola agama Israel, jemaat Kristen mula-mula hidup dalam ikatan komunal yang kuat. Mereka membagikan hartanya untuk saling menolong seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2: 44-45. Pola bersama-sama memikul tanggung jawab ekonomis ini dimulai pada permulaan jemaat setelah peristiwa Pentakosta dan tiga ribu orang bertobat. Waktu seorang anggota jemaat mengalami kekurangan, orang lain menolongnya. Mereka juga menjual tanah dan harta milik supaya dapat menolong sesamanya itu. Akibatnya pada Kis 2:34-45 dinyatakan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Persekutuan umat Kristen yang memiliki kesalehan sosial yang tinggi tersebut, mengesankan orang-orang yang berada di luar persekutuan. Lewat ibadah sosial tersebut, kesaksian iman mengenai kasih dan kuasa Kristus semakin efektif dan kuat. Sehingga tak heran jumlah orang percaya semakin bertambah, bahkan mereka pun disukai oleh banyak orang (Kis 2:47).

Pada masa kini, tradisi kesalehan sosial dapat dilakukan dalam wadah komunitas yang bernama Gereja. Sebagai model dari umat pilihan dan representasi Kerajaan Allah di bumi ini, gereja harus menyadari bahwa mereka umat yang kudus, yang dipanggil dari dunia untuk menjadi milik Allah. Tapi di lain pihak gereja adalah suatu umat yang duniawi, dalam arti bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus kembali ke dalam dunia untuk bersaksi dan melayani; atau untuk menunjukkan sebuah kesalehan sosial di tengah masyarakat.

Jatidiri ganda ini harus dilakukan secara seimbang pada saat yang bersamaan. Namun sayangnya gereja justru seringkali terlalu menitikberatkan pada satu jatidiri saja. Kadang-kadang akibat keinginan yang menggebu-gebu untuk hidup kudus, gereja memisahkan diri dari dunia ini. Sehingga gereja menjadi kolot dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan sebaliknya, kadang-kadang gereja pun terlalu menonjolkan keduniawiannya (artinya, keterlibatan dalam kehidupan gereja. Akibatnya gereja secara keliru menyesuaikan diri kepada tolak ukur dan nilai-nilai yang dianut dunia, dan pada akhirnya gereja pun tercemar dengan zat polutan duniawi.

Yesus pun mengajarkan bahwa gereja adalah garam dan terang dunia (Mat 5:13-16). Memang istilah tersebut sedikit bombastis, tetapi maksudNya ialah bahwa perbedaan antara kedua masyarakat itu—yang lama dan yang baru, gereja dan dunia—adalah sama radikal seperti layaknya perbedaan antara terang dan kegelapan; antara garam dan kebusukan. Dan agar garam dan terang hendak berfungsi dengan baik, maka garam itu harus meresap dalam daging dan terang itu harus bersinar menerangi kegelapan. Artinya kesalehan individu itu harus dipertontonkan di tengah masyarakat sehingga masyarakat pun dapat merasakan asinnya garam, dan melihat terang yang bersinar. Sama seperti itulah gereja dan orang Kristen mempraktekkan kesalehannya di tengah era postmodern ini.

Semua bentuk kesalehan sosial dalam komunitas gereja lokal, sejatinya harus diilhami oleh kasih sayang terhadap sesama manusia. Rasa kasih sayang terhadap sesama ini tentu saja sangat tergantung dari penilaian seseorang terhadap manusia. Semakin seseorang menganggap tinggi nilai manusia, maka semakin besar minat orang tersebut untuk melayani kepentingannya. Berbeda dengan humanis sekuler yang melayani manusia berdasarkan kebagaimanaan yang bakal dimiliki manusia kelak pada suatu saat di masa depan yang spekulatif sebagai akibat dari evolusi ras manusia, kesalehan sosial dalam spiritualitas Kristen meletakkan dasar kesalehan sosialnya pada kebagaimanaan yang sejak awal sudah dimiliki oleh seorang manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Benar manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan rupanya yang segambar dengan Allah itu sudah cacat namun rupa Allah itu masih tetap tak binasa (Kej 9:6; Yak 3:9).

Sebab makhluk manusia yang segambar dengan Allah ini, bukan jiwa belaka sehingga keselamatannya saja yang dipedulikan. Bukan tubuh fisik belaka, sehingga hanya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang dipedulikan. Bukan pula makhluk sosial saja, sehingga hanya problem-problem kemasyarakatannya yang cukup diatasi. Manusia merupakan kombinasi dari tiga dimensi tersebut; atau dapat pula didefinisikan sebagai tubuh jiwa yang memasyarakat. Sebab demikianlah manusia diciptakan Allah.

Oleh karena itu, kesalehan sosial dalam spiritualitas Kristiani postmodern adalah kesalehan yang memperjuangkan prinsip-prinsip antropik-spiritualisme, yaitu mazhab filsafat agama yang menempatkan manusia sebagai subyek sentral dalam jagad raya, tetapi inheren dalam kemanusiaannya tumbuh kesadaran spiritual yang senantiasa berorientasi pada Tuhan. Kesalehan sosial ini akan memiliki ciri khas yang menekankan dan menghargai persamaan nilai-nilai luhur pada setiap agama. Kesalehan sosial ini pun memiliki kepedulian pada persoalan lingkungan hidup, etika sosial, dan masa depan kemanusiaan, dengan mengandalkan pada kekuatan ilmu pengetahuan empiris dan kesadaran spiritualitas yang bersifat mistis.

Bagaimana wujud kesalehan sosial yang kongkrit dan Kristiani sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara saat ini? Wujudnya umumnya adalah pemaksimalan peran pelayanan diakonia yang sudah ada. Peran pelayanan diakonia ini bisa disempitkan lagi dalam bentuk derma yang dilakukan satu jemaat yang berkecukupan kepada anggota jemaat yang hidup di bawah garis kesejahteraan; mungkin aktivitas ini sedikit mirip dengan orang tua asuh. Jadi satu jemaat—bisa individu ataupun keluarga—menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu kebutuhan primer (minimal pangan) keluarga prasejahtera yang diadopsi. Selain lewat pelayanan diakonia yang ada dalam gereja lokal, orang-orang Kristen pun dapat menyalurkan dermanya melalui pelbagai lembaga Kristen non-profit yang bergerak dalam pengembangan masyarakat, seperti Compassion International, World Vision Indonesia, ataupun pelbagai lembaga pelayanan lainnya yang memiliki orientasi pelayanan sosial dan memiliki program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. [11]

Wujud kedua adalah memberdayakan ekonomi rakyat miskin. Gereja melalui pelayanan diakonia yang ada dalam gereja, bisa menyediakan Kredit Usaha Kecil tanpa agunan dan tanpa bunga. Jemaat prasejahtera yang menerima kucuran pinjaman ini tentu bukanlah sembarang jemaat. Mereka yang berhak menerima manfaat pinjaman ini tentu adalah jemaat yang telah memiliki komitmen dalam berjemaat, memiliki integritas, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk bebas dari belenggu kemiskinan. Tentu kemudian, sebelum dan sesudah mendapat pinjama tersebut, jemaat yang berpotensi mendapatkan pinjaman harus mendapat pelatihan mengenai bisnis kecil. Selama proses usaha ini berjalan, maka gereja harus menyediakan bimbingan usaha yang terkait dengan pengembangan usaha. Bimbingan ini dapat dilakukan oleh anggota jemaat lain yang sudah memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam berbisnis.

Wujud ketiga yang ingin diusulkan penulis adalah penyediaan kesempatan untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kesempatan pendidikan yang dapat diberikan minimal Sekolah Menengah Umum dengan skill keterampilan yang dapat diserap pasar. UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan. Namun pada prakteknya, anak-anak miskin mendapatkan kesempatan yang sangat minim terhadap akses pendidikan. Akibatnya generasi muda bangsa ini kembali berputar-putar dalam lumpur hidup kemiskinan. Ironisnya lagi, sekolah-sekolah Kristen yang pada awalnya dibangun sebagai upaya misi, justru merupakan sekolah-sekolah termahal di negeri ini. Sebagai contoh, uang pangkal sebuah TK Kristen di Surabaya sebesar Rp 6,4 juta, dan uang SPP per bulan sebesar Rp 650,000,-. Terlalu luks dan eksklusif harga sebuah pendidikan, yang sejatinya merupakan hak setiap warga negara.

Kesimpulan

Kesalehan yang paripurna adalah ketika seseorang mengejawantahkan dengan penuh ketaatan semua yang ketetapan agamawinya (kesalehan individual) dan pada saat yang sama dengan penuh keseriusan memiliki keberpihakan yang tulus terhadap sesama manusia (kesalehan sosial), khususnya terhadap mereka yang hak-hak asasinya dibungkamkan oleh sistem politik yang korup, semangat kapitalisme, dan budaya imperialisme modern. Ketika umat Allah menunjukkan empatinya terhadap orang-orang seperti itu, berupaya sekuat tenaga membela hak-hak orang yang tertindas, dan mengupayakan keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan status sosial; maka inilah keadaan yang dikatakan tingkat kesalehan ritual-formal-individualnya telah bersinergi dengan kesalehan sosial dan perhatian terhadap aspek kemanusiaan.

Terkait dengan kemiskinan, Alkitab jelas mengatakan bahwa kemiskinan material sangat keji dan harus ditolak, bahkan harus dicegah. Sama seperti Yesus yang menjadi miskin, sekalipun Ia kaya (2 Kor 8:9), maka setiap orang Kristen seharusnya menjadi komunitas yang memiliki kesalehan sosial yang diperlihatkan secara kongkrit melalui solidaritas terhadap orang-orang yang menderita, dan mengupayakan dengan sekuat tenaga kesejahteraan sosial melalui penyisihan sedikit uang untuk didermakan yang dapat dialokasikan dalam bentuk penyediaan kebutuhan pangan, peminjaman modal usaha kecil, dan dukungan finansial bagi anak-anak yang tidak dapat mengecap pendidikan. Gustavo Gutierrez menuliskan:

“Kemiskinan orang Kristen hanya mengandung makna jika kita mengabdikan diri dalam solidaritas terhadap orang-orang miskin yang menderita sengsara dan ketidakadilan. Pengabdian ini adalah suatu kesaksian menentang kejahatan yang merusak persekutuan. Artinya bukan supaya kita mencita-citakan kemiskinan, melainkan supaya kita mengalami kemiskinan sebagai suatu yang jahat. Dengan demikian kita menyanggah kemiskinan dan berjuang untuk menghapuskannya. Dengan solidaritas ini, kita juga dapat menyadarkan orang-orang miskin tentang penindasan atas mereka, dan berupaya mencari pembebasan daripadanya. Kemiskinan orang Kristen sebagai pernyataan kasih adalah suatu kesolideran dengan orang-orang miskin dan suatu proses melawan kemiskinan.”

Kesalehan publik agama sangat penting ditonjolkan daripada harus terus-terusan memuja-muji kesalehan individual. Biarkanlah kesalahen “individualku” hanya untuk “diriku”, di “rumahku” saja. Keseimbangan akan bisa diraih apabila agama mampu melahirkan manusia-manusia yang tidak saja memamerkan kesalehan individual di ruang publik, melainkan justru menyebarluaskan bagaimana seseorang harus berkesalehan sosial, apapun jenis agamanya. Akhir kata, orientasi baru kesalehan ini, kelak akan ikut memberi solusi bagi problematika sosial yang dihadapi bangsa ini. Sehingga pada akhirnya, kehormatan bangsa akan diraih, dan ini harus dibangun sejak sekarang di atas dasar kesalehan sosial. Semoga.

DAFTAR PUSAKA:

Brownlee, Malcolm, Tugas Manusia Dalam Dunia Milik Tuhan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.

Griffin, David Ray., Visi-visi Postmodern: Spiritualitas dan Masyarakat, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

Hidayat, Komarrudin & Navis, Muhammad Wahyudi, Agama Masa Depan:Perspektif Filsafat Perennial, Gramedia, Jakarta, 2003.

Kimball, Charles, Kala Agama Jadi Bencana, Mizan, Bandung, 2002.

Rakhmat, Jalaluddin, Psikologi Agama: Sebuah Pengantar, Mizan, Bandung, 2003.

Rasuanto, Bur, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2005.

Sponville, Andre Comte, Spiritualitas Tanpa Tuhan, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2007.

Stott, John, Isu-isu Global: Menantang Kepemimpinan Kristen, YKBK, Jakarta, 1996.

Turner, Bryan S, Agama dan Teori Sosial: Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer, IRCiSoD, Yogyakarta, 2006.

Vriezen, Th. C, Agama Israel Kuno, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001

[1] C.Y. Glock (1962) dalam hal mengukur keberagamaan seseorang, telah mengembangkan teknik analisis keberagamaan yang paling mudah yaitu melalui analisis dimensional. Untuk menyusun psikografi agama, keberagamaan seseorang dapat diurai menjadi lima dimensi yaitu ideologis, ritualistis, ekperensial, intelektual, dan konsekuensial. Dimensi ideologis terkait hal-hal yang harus dipercayai yang dibagi dalam tiga kategori yaitu kepercayaan pada hal yang fundamental, kepercayaan pada tujuan Ilahi dalam penciptaan manusia, dan kepercayaan pada cara-cara terbaik untuk melaksanakan tujuan Ilahi. Dimensi ritualistik terkait dengan prilaku-prilaku khusus yang ditetapkan oleh agama seperti tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, berpuasa, atau menjalankan ritus-ritus khusus pada hari-hari suci. Dimensi eksperensial terkait dengan pengalaman keagamaan apa yang dialami seorang pemeluk beragama seperti kekhusyukan dalam shalat, menangis sambil berzikir, dan juga glossolalia. Dimensi intelektual terkait dengan sejumlah informasi khusus yang harus diketahui oleh para pengikutnya seperti ilmu fiqih yang menghimpun informasi tentang fatwa ulama berkenaan dengan pelaksanaan ritus-ritus keagamaan. Dan dimensi konsekuensial terkait dengan akibat ajaran agama dalam perilaku umum, yang tidak secara langsung dan secara khusus ditetapkan agama (Rakhmat, 2003: 43-47).

[2] Bagi banyak orang, istilah spiritualitas memiliki konotasi yang mengarah kepada sesuatu di luar dunia ini atau pula mengimplikasikan bentuk disiplin religius tertentu. Akan tetapi dalam tulisan ini, istilah spiritualitas dirujukkan pula pada nilai dan makna dasar yang melandasi hidup seseorang, yang secara sadar ataupun tidak meningkatkan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai dan makna tersebut. Jadi jika seseorang mengganggap agama yang dianutnya sebagai hal-hal mendasar dan profan yang dapat mengarahkan hidupnya kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, maka serta-merta ia pun mengerahkan daya dan upaya untuk semakin berkomitmen pada pelaksanaan seluruh aspek agamanya. Itulah arti spiritualitas.

[3] Dalam lintasan sejarah di muka bumi ini, agama inilah yang telah melahirkan kesucian dan prostitusi sakral, pesta dan puasa, kemabukan dan pengendalian diri, berjingkrak dan bersemedi, mengorbankan manusia dan menyelamatkan nyawa di panti asuhan dan rumah sakit, takhayul dan pendidikan, kemiskinan dan kedermawanan, gemuruh sembahyang dan doa sunyi, Tuhan dan setan, serta upaya menghindar dan memperbaharui dunia. Kebaikan dan kejahatan secara bersamaan dilakukan oleh orang-orang beragama; dan tidak sedikit pula kedua hal yang saling bertolakbelakang itu dilakukan oleh orang-orang yang taat menjalankan ritual keagamaannya tetapi tanpa disertai kesalehan sosial.

[4] Lihat http://islamlib.com/id/artikel/mengukuhkan-aspek-kemanusiaan-agama.

[5]http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=310788&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y

[6] Lihat http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2004/04/040403_powellerror.shtml.

[7] Lihat http://thinkprogress.org/2008/02/18/bush-iraq-economy/

[8] Lihat http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3201185,00.html.

[9] Lihat lebih jelas di karangan Peter Berger, Facing Up to Modernity:Excursions in Society, Politics, and Religion ( New York:Basic Books, 1977).

[10] Lihat lebih jelas di Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism (New York: Basic Books, 1976).

[11] Berdasarkan statistik per 2006, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta atau sekitar 17,75 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta.

Written by Rolan Sihombing

March 4, 2009 at 1:53 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: